MENUJU PEMBANGUNAN BERBASIS KERAKYATAN

Pengembangan daerah Tangerang Selatan harus diawali dengan pemahaman tentang model pembangunan yang berpusat kepada manusia (people centered development), yakni bagaimana kita menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan.

Dinamika yang terjadi belakangan ini, terutama karena pengaruh globalisasi, mau tidak mau telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat—terutama untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik, berkeadilan sosial, dan kesejahteraan. Hal ini menjadi wajar mengingat situasi ekonomi yang semakin terbuka memang cenderung hanya berorientasi pada pasar—dengan tingkat persaingan yang semakin tajam, baik di pasar domestik maupun internasional.

Persoalannya, kesempatan yang muncul dari ekonomi terbuka ini hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golo-ngan ekonomi yang lebih maju. Sementara masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah cenderung terpinggirkan. Tentu saja kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi proses kesenjangan yang makin melebar, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Maka solusi untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah secara khusus perlu memberikan perhatian serta pemi-hakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berbasis kerakyatan.

Artinya, kita perlu melakukan perubahan orientasi yang sangat mendasar, yakni dengan meletakkan manusia pada pusat lingkaran konsentrik pembangunan. Sementara dimensi-dimensi pembangunan lainnya—seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan dan sebagainya--berperan sebagai pendukung realisasi eksistensi manusia. Pada pemahaman ini, manusia tidak hanya dilihat sebagai tujuan atau objek utama pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi aktor sentral yang peran dan kontribusinya menentukan masa depan pembangunan itu sendiri.

Bagi saya ini adalah soal bagaimana kita menempatkan manusia sebagai subjek otonomi, yakni: mengandaikan masyarakat yang mengerti bahwa pertama-tama merekalah yang dimaksudkan menjadi “otonom” dalam pembentukan otonomi daerah. Manusia otonom adalah manusia (masyarakat) yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Inilah pendekatan yang difahami sebagai model paradigma pembangunan berpusat kepada manusia (people centered development), yang menempatkan masyarakat sebagai fokus maupun sumber utama pembangunan.

Di sini, kapasitas manusia mendapat prioritas utama, dan oleh karenanya kinerja pembangunan hanya akan dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan kapasitas manusia--atau mengeliminasinya. Artinya, masyarakat selain sebagai aset juga merupakan liabilities yang harus diberdayakan dalam konteks pembangunan. Sebab, agar pembangunan menjadi suatu proses yang dinamis atas kekuatan sendiri (self sustaining process) sangat diperlukan adanya proses emansipasi diri (inner will process).

Pasalnya suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin apabila pendewasaan dalam dimensi substantive (pemberdayaan potensi dasar pembangunan) senantiasa diupayakan. Pemberdayaan potensi dasar tersebut erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasinya. Hal itu sejalan dengan pemikiran pembangunan kontemporer di mana pembangunan dilihat sebagai proses pengembangan kapasitas personal dan institusional agar dapat memobilisasi dan mengelola sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Korten, 1990:67).

Meski kita tahu, program pembangun berbasis kerakyatan ini dapat berjalan baik ketika terjadi peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, lengkap dengan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, serta memerlukan lingkungan yang kondusif. Sebab, tiap kebijakan dan keputusan publik maupun sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus sinkron dengan kebijakan pengembangan daerah yang telah disepakati.

*****

Bagaimana pun pendekatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan tantangan besar otonomi ke depan, termasuk juga bagi Kota Tangerang Selatan. Apalagi bila ditinjau secara sosilogis, dengan jumlah penduduk yang lebih dari satu juta jiwa—serta didominasi oleh kaum urban—maka upaya pembangunan Kota Tangerang Selatan harus bersifat menyeluruh dan sistematik dalam kerangka pikir holistik.

Untuk mencapainya, tentu saja pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai unsur di dalamnya: seperti sistem yang dibangun, kultur, publik, maupun industri. Ini sama artinya dengan pengakuan bahwa jalan terbaik untuk mencapai visi dan misi daerah yang telah ditetapkan adalah denganmenggunakan pendekatan holistik serta melibatkan banyak lembaga dan cara pandang atau

bermuatan adanya kepemilikan rencana (sense of ownership) bersama—yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Artinya, tidak ada jalan yang lebih baik lagi bila kita ingin mewujudkan tatanan sosial yang kondusif bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pembangunan harus menempatkan rakyat sebagai subyek (pemeran pembangunan), dan bukan hanya sebagai obyek yang tak ternilai. Pembangunan harus ditumbuhkan dari bawah (bottom up) dan rakyat harus dipercaya bahwa mereka mampu untuk mendefinisikan kebutuhan dan harapan-harapannya. Melalui kecenderungan ini, pembangunan bukan hanya sekedar mengejar target sehingga tidak mengindahkan proses, akan tetapi pembangunan akan lebih menekankan pada proses agar tidak terjadi kontradiksi dengan tujuannya.

Saya kira ini adalah soal bagaimana kita membangun kesadaran dan kemauan politik untuk membangun daerah secara baik dan demi kesejahteraan bersama. Pada akhirnya kita akan melihat fakta-fakta menyenangkan: ketika masyarakat bisa mengorganisir diri secara efektif dan membangun pola hubungan antarwarga hingga memudahkan interaksi sosial serta menyatukan mereka sesuai kebijakan pengembangan daerah yang telah disepakati bersama.

*****

HM. ROBERT USMAN

MENGAPA KITA MEMILIH HM. ROBERT USMAN?

Sebagai pemilih cerdas, kita perlu memiliki argumentasi yang rasional ketika menjatuhkan pilihan politik--baik untuk kepala daerah maupun legislatif. Atas dasar itu, kami memastikan bahwa HM. Robert Usman merupakan salah seorang politisi yang sangat layak untuk kita dukung menjadi Anggota Legislatif Kota Tangerang Selatan. Setidaknya, ada lima alasan rasional yang membuat HM. Robert Usman pantas kita pilih :

1. KOMPETENSI

Kompetensi HM. Robert Usman sudah teruji sejak ia menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan periode 2009-2014. Ia tahu betul apa dan bagaimana menjalankan kewenangan dan lingkup tugasnya sebagai anggota legislatif hingga akhirnya Robert dipercaya menjadi ketua Fraksi Madani, meski partainya--PKP Indonesia--hanya mendapatkan satu kursi.

2. VISIONER

HM. Robert Usman dikenal sebagai sosok yang visioner dan selalu memiliki ide-ide segar dalam rangka mengawal pemerintahan daerah yang efektif dengan tata kelola yang bersih dan demokratis, serta selalu menempatkan masyarakat sebagai fokus maupun sumber utama pengembangan daerah 

3. KOMITMEN

Komitmen merupakan salah satu hal yang paling dijaga oleh HM. Robert Usman. Baginya, komitmen bukan sekadar janji, melainkan potret jati diri manusia yang sesungguhnya. Sebab itu komitmen menjadi bagian terpenting dalam dirinya, terutama bila menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.

4. KOMUNIKATIF

Selama menjadi anggota legislatif, HM. Robert Usman merupakan salah seorang sosok legislator yang paling enak dan mudah untuk diajak komunikasi--baik hal-hal yang bersifat santai maupun urusan pemerintahan. Ia pernah membuat Saung KOBAR (Kongkow Bareng Robert Usman) yang kemudian menjadi media paling efektif bagi konstituen dan warga untuk berdiskusi dengannya. Saat ini, ia membangun RUC (Robert Usman Centre) yang juga bakal menjadi sarana komunikasi secara lebih intens.

5. BERSIH

Selama menjadi anggota legislatif periode 2009-2014, HM Robert Usman tidak pernah tersangkut kasus hukum apa pun--baik pidana maupun perdata.

HM. Robert Usman sedang berbincang santai dengan para pemulung di Kota Tangerang Selatan

    

VISI - MISI

Berikut adalah Visi dan Misi HM. Robert Usman bila terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Periode 2019 - 2024 

V I S I 

Menjadi sosok Anggota DPRD yang berintegritas dan mampu mengembangkan komitmen terhadap konsep-konsep demokrasi, pluralisme, serta wawasan kebangsaan dalam setiap gagasan maupun kegiatan legislatif hingga mampu berkontribusi secara nyata bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan.

M I S I 

Menjadi sosok Anggota DPRD yang selalu mengawal pemahaman bahwa kapasitas manusia harus mendapat prioritas utama hingga setiap program pemerintah daerah harus menempatkan masyarakat sebagai fokus maupun sumber utama pengembangan daerah.

Menjadi sosok Anggota DPRD yang selalu mengawal upaya pemberdayaan potensi serta partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan agar selalu menggunakan pendekatan holistik serta melibatkan banyak lembaga dan cara pandang atau bermuatan adanya kepemilikan rencana (sense of ownership) bersama—yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implemen-tasinya.

Menjadi sosok Anggota DPRD yang selalu siap melakukan pertemuan dengan konstituen serta masyarakat secara periodik untuk menampung, mendefinisikan, serta memperjuangkan kebutuhan dan harapan-harapan bersama.

    

HM. ROBERT USMAN

SEKILAS TENTANG HM. ROBERT USMAN


HM Robert Usman, SE, M.Si lahir di Gorontalo, 28 Februari 1969. Nama Robert Usman mulai dikenal di Kota Tangerang Selatan ketika ia duduk sebagai Anggota DPRD periode 2009-2014. Yang mengejutkan, Robert mengawali perjalanan karir politiknya tanpa bendera partai besar.  Kala itu ia satu-satunya kader dari PKP Indonesia yang duduk di DPRD Kota Tangerang Selatan. Meski demikian, karena kapasitasnya dinilai cukup mumpuni, ia pun dipercaya sebagai Ketua Fraksi Madani.

Selama menjabat sebagai anggota legislatif, Robert dikenal tak pernah mengelakkan tugas. Baginya, yang penting adalah bekerja seraya mencapai hasil maksimal. Dan seperti kita semua, ia juga punya daftar panjang tentang hal-hal yang tak mungkin diabaikan. Ia tahu persis, di tengah gegap-gempi-tanya Tangerang Selatan, ada juga warga yang mengeluh, atau mengaduh. Sebab itu saung di kediamannya tak pernah sepi dari warga maupun konstituennya.

Kemudian pada Pemilu 2014, Robert Usman ditugaskan partainya untuk maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Banten mengingat ia adalah Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Banten PKP Indonesia. Perolehan suara pribadinya saat itu relatif besar—bahkan melebihi suara individu sejumlah anggota DPRD terpilih—namun ia gagal karena suara komulatif partainya tidak mencukupi untuk mendapatkan satu kursi di DPRD Banten.

Tapi situasi itu tidak membuatnya patah arang. Jaringan konstituen tetap dijaga. Aktifitas sosial tetap berjalan. Hingga akhirnya pada pertengahan 2017, ia memutuskan untuk pindah ke Partai Golkar dan duduk sebagai Wakil Bendahara DPD Kota Tangerang Selatan. Ia sangat paham bahwa kehadirannya di Partai Golkar bukan untuk “menumpang suara”, melainkan untuk menambah suara komulatif partai.

Itu sebabnya ia membangun Robert Usman Centre (RUC) sebagai wadah komunikasi jaringan konstituennya agar tetap solid.

*****

P E N G A L A M A N

1. Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kota Tangsel (s/d sekarang)

2. Sekretaris Jenderal DPP KKIG (s/d sekarang)

3. Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Periode 2009-2014)

4. Ketua DPP PKP Indonesia Provinsi Banten

5. Ketua DPK PKP Indonesia Kota Tangerang Selatan

6. Ketua IPSI Kecamatan Ciputat - Tangerang Selatan

KOMITMEN

SAYA sangat memahami bahwa apa yang terjadi hari-hari ini nyaris sama dengan apa yang digambarkan Bung Hatta mengenai situasi politik pada masa demokrasi parlementer: ketika partai politik cenderung menunjukkan sisi buram dari demokrasi. Tapi, kita tetap membutuhkannya. Sebab, politik berkaitan erat dengan proses pendistribusian kekuasaan dan pengambilan keputusan di wilayah publik. Artinya, ia akan menentukan pada siapa, atau kelompok mana, realitas politik berpihak.

Karena itulah kita tetap memerlukan politik. Maka dengan segala situasi buram ini, rasanya kita tetap perlu menyiapkan diri untuk mulai mengikis energi “kebosanan” terhadap politik menjadi energi yang lebih bersahabat dengan politik. Tidak mudah memang. Tapi saya percaya bahwa demokrasi adalah satu proses perubahan yang bisa memberikan inspirasi bagi siapa saja, selama politik dipahami sebagai sebuah proses pencarian dan artikulasi tentang apa yang universal: suatu pergulatan antarkelompok yang mau tak mau terdorong membentuk “kita”.

Pada titik itulah politik (akan) menjadi sebuah arena pertukaran gagasan bijak, perjuangan aspirasi rakyat, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban publik secara kasatmata. Seperti yang pernah diucapkan Nelson Mandela, tujuan pemerintahan adalah membangun a people-centered society. Artinya, kata dia, seluruh aspek kehidupan bernegara mulai dari program pemerintahan, lembaga pemerintahan yang dibentuk, hingga legislasi yang disahkan, harus demi mencapai perluasan ruang-ruang kebebasan rakyat.

Saya kira apa yang diucapkan Mandela mengandung pemahaman bahwa segala bentuk kekuasaan politik mengharuskan adanya partisipasi: keterlibatan semua warga dengan mempertimbangkan preferensi-preferensi yang berkembang di tengah masyarakat. Meski kita sadar, tiap orang bisa memiliki preferensi yang berbeda tentang prinsip apa yang dianggap paling utama—terutama bila menyangkut soal hajat hidup orang banyak.

Namun karena kebijakan publik adalah keputusan-keputusan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparat birokrasi, maka ia mestinya ditujukan untuk warga secara keseluruhan—sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti; nilai-nilai kebebasan, persamaan, majority rule, pluralisme, toleransi, keadilan, hukum dan keteraturan, akuntabilitas publik, tranparansi, rule of law, dan lain sebagainya.

Artinya, kerja politik yang akan saya bangun ke depan akan berorientasi pada basis humanisme universal yang mampu memberi ruang bagi seluruh warga untuk hidup bersama dalam tata sistematik yang lebih adil. Dengan karakter wilayah yang sejak awal tidak pernah homogen, tidak tunggal, maka kita harus mampu memahami Tangerang Selatan sebagai sebuah tatanan masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai: masyarakat kota multikultural.

Dengan demikian, upaya pembangunan Kota Tangerang Selatan sebagai manifestasi praksis ide politik, harus besifat menyeluruh dan sistematik dalam kerangka pikir holistik. Karena itulah saya berada di Partai Golkar, yang Insya Allah akan maju (kembali) mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan pada Pemilu 2019 mendatang.

Salam hangat dari Saya,

HM. Robert Usman